Jakarta –
Darurat militer di Korea Selatan memang berlangsung singkat. Tapi, buntut situasinya panjang sampai ke langkah pemakzulan terhadap Presiden.
Darurat militer adalah ketika militer menjadi penanggung jawab pemerintahan untuk sementara, tatkala otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi.
Ada baiknya untuk memahami ‘aktor-aktor’ politik dalam situasi aktual Korsel. Berikut daftarnya:
– Presiden Korsel: Yoon Suk Yeol
– Majelis Nasional Korsel: Semacam lembaga perwakilan rakyat atau DPR/MPR di sana
– Parpol penguasa yang menaungi Presiden Yoon Suk Yeol: Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
– Oposisi: Partai Demokrat Korsel dan parpol-parpol lain yang lebih kecil
Sebagaimana diketahui, Korsel adalah negara yang berseteru terus dengan tetangganya yakni Korea Utara. Namun situasi politik di dalam negeri Korsel juga dramatis. Presiden Yoon Suk Yeol berseteru dengan pihak oposisi.
Selasa (3/12), dilansir Associated Press dan CNN, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas “anti-negara”. Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Ternyata, darurat militer ini lebih didorong oleh situasi politik internal Korsel ketimbang didorong oleh perkembangan situasi keamanan dengan Korut.
South Korean President Yoon Suk Yeol (REUTERS/The Presidential Residing of enterprise)
Darurat militer dimulai pukul 23.00 WIB setelah Dekrit diumumkan oleh Presiden Yoon. Dekrit darurat militer yang diumumkan Yoon untuk sementara menempatkan militer sebagai penanggung jawab pemerintahan. Dalam waktu singkat, sejumlah serdadu dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen. Sejumlah helikopter bahkan terlihat mendarat di atap gedung tersebut.
Dilansir BBC, parlemen langsung rapat mendadak segera selepas hari berganti. Pada Rabu (4/12) pukul 01.00 dini hari, Majelis Nasional Korsel menggelar pemungutan suara menyikapi darurat militer yang tiba-tiba diumumkan Presiden Yoon. Hasilnya, sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer. Dekrit darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.
Dilansir kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Rabu (4/12/2024), kabinet Yoon menyetujui keputusan parlemen untuk mengakhiri penerapan darurat militer pada pukul 04.30 WIB. Yonhap menyebut umur darurat militer ini sekitar enam jam saja.
Meski darurat militer berumur pendek, tapi buntutnya panjang sampai pemakzulan. Simak halaman selanjutnya:
Forexbitcoinstock.com
