Forexbitcoinstock.com: Rektor Unud Bantah Kerja Sama dengan TNI Bikin Militerisasi Kampus

Jakarta –

Universitas Udayana (Unud) menanggapi munculnya protes dari kalangan mahasiswa terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dan Kodam IX/Udayana. Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menjanjikan bahwa kerja sama itu bukan untuk agenda militerisasi kampus.

“Kami pastikan bahwa kerja sama ini tidak menyentuh aspek pengambilan keputusan akademik, tidak mengintervensi kebebasan berpikir, dan tidak menjadikan kampus sebagai instrumen militerisasi,” kata Sudarsana di Denpasar, dilansir Antara, Rabu (2/4/2025).

Pihak kampus mengklaim kerja sama itu untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa serta meningkatkan disiplin dan wawasan kebangsaan.

“Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif,” ujarnya.

Menurut Sudarsana, ada urgensi dalam menjalin kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Dia mengatakan hendak membentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan dan kesadaran bela negara yang penting di tengah tantangan disinformasi dan disintegrasi sosial.

Pihak kampus pun menilai TNI memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal bela negara, ketahanan pangan, tanggap bencana, dan pengabdian di wilayah terpencil yang dapat disinergikan dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat.

“Kerja sama ini juga memberikan akses pendidikan tinggi bagi prajurit aktif dan keluarga besar TNI, memperluas peran kampus sebagai pelayan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Sudarsana.

Adapun perjanjian kerja sama ini juga telah ditandatangani pada 27 Oktober 2023 dengan klaim seluruh pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.

“Urgensinya adalah pada titik kolaborasi sipil-militer yang sehat dan setara bukan subordinasi, dan itu hanya bisa berjalan baik jika dijaga dalam prinsip transparansi, sukarela, dan akuntabilitas,” katanya.

Mengenai penolakan dari mahasiswa, ia mengatakan akan membuka ruang dialog untuk mendiskusikan substansi kerja sama ini secara terbuka, berbasis recordsdata, dan menjunjung nilai-nilai demokratis.

“Mengundang BEM setelah libur bersama untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan kerja sama ini, segala kritik dan saran akan menjadi pertimbangan pimpinan, tidak hanya dari BEM, tapi masukan dari sivitas akademika lain juga akan menjadi pertimbangan,” ujar Sudarsana.

(fca/imk)