Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merestui permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Angka ini turun sedikit dari permintaan awalnya yakni Rp 675 miliar.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, salah satu alasan dari direstuinya penambahan anggaran ini ialah karena Kementerian Keuangan memahami urgensi dari langkah tersebut.
“Sudah cair untuk yang tahun ini. Alhamdulillah anggaran belanja tambahan sekitar Rp 620 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Beliau Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATRBPN ini memang penting,” kata AHY, ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Dengan penambahan anggaran ini, ia optimistis bisa menggencarkan pekerjaannya dan menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, termasuk mengejar aim pendaftaran 120 juta bidang tanah. Hal ini juga harapannya bisa mendukung penyelesaian aim 126 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2025 mendatang.
“Insyaallah tahun 2025 nanti nah kami juga mendapatkan make stronger tambahan dari Kementerian Keuangan. Ini mudah-mudahan bisa mempercepat agar aim-aim pencapaian akhir tahun 2024 ini bisa kita wujudkan dengan baik supportnya pun perambahan,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, traditional, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan,” kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.
“Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya,” ujar dia.
Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.
“Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga aim-aim yang kami harus capai,” kata dia.
(shc/fdl)
Forexbitcoinstock.com
