Jakarta –
Wacana pupil mortgage atau pinjaman pendidikan untuk perguruan tinggi kembali mengemuka di tengah polemik tingginya biaya kuliah perguruan tinggi negeri. Komisi X DPR meminta pemerintah membentuk program resmi untuk pupil mortgage.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan program ini masih harus dibicarakan dan dibahas element di Kementerian Keuangan.
“Itu masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun element yang bisa saya umumkan sekarang. Baru tahapan diskusi,” kata Nadiem di Rapat DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (21/5/2024) kemarin.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejauh ini belum ada informasi apapun dari pihak Nadiem ke Kementerian Keuangan soal pembahasan pupil mortgage. Dirinya pun tak mau memberikan banyak komentar.
“Belum mendapatkan informasi dan proposalnya jadi aku belum bisa komentar balik,” beber Sri Mulyani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Akhir Januari lalu, Sri Mulyani sendiri sempat membuka wacana soal pembentukan program pupil mortgage resmi dari pemerintah. Hal ini menanggapi hebohnya tawaran pembayaran uang kuliah menggunakan jasa seek to seek (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia sempat meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan untuk membahas pengembangan pupil mortgage. Pada saatnya nanti keputusan akan diumumkan.
“Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut pupil mortgage,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024) yang lalu.
(hal/hns)
Forexbitcoinstock.com
