Jakarta –
Program kartu Prakerja terus dilanjut hingga 2024. Tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk melatih 1,14 juta penerima manfaat.
Lantas apakah program ini akan dilanjut sampai pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung?
Sekertaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah program Prakerja dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya atau tidak. Namun ia berharap program ini bisa terus berjalan.
Sebab hasil kinerja program ini terbukti telah banyak membantu para pencari kerja untuk bisa mendapatkan keahlian khusus sehingga mudah diterima bekerja. Bahkan sejak 2020 sampai 2023 kemarin, program ini sudah melatih sekitar sekitar 17,5 juta penerima manfaat dari 147 juta angkatan kerja di Indonesia.
“Hasil evaluasi kami terhadap teman-teman manajemen pelaksana saya kira sudah bagus sekali. Bukan hanya capaian dari target yang sudah kita tetapkan, tapi juga hasil survei dan penghargaan,” ujar dia dalam kegiatan Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
“Keberlanjutan program, kami sangat berharap program ini ke depan tetap harus kita lanjutkan. Mengingat ke depan kita makin membutuhkan program-program untuk pengembangan human resource kita,” tambahnya.
Meski dipenuhi ketidakpastian, ia cukup optimis program ini akan terus dilanjutkan hingga masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab pasangan terpilih itu sudah memastikan akan melanjutkan program-program pemerintahan saat ini.
“Kesimpulan yang kita sampaikan, dengan capaian PMO Prakerja sekarang, sepertinya tidak ada alasan untuk tiba-tiba tidak dilanjutkan. Apalagi temanya (Pemerintahan Prabowo) adalah lanjutkan, mudah-mudahan program ini akan tetap dilanjutkan kembali,” terangnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan sejauh ini pihaknya sudah diminta oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk menyerahkan rencana anggaran Prakerja tahun 2025.
Meski begitu ia belum bisa memastikan apakah program ini akan benar-benar dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya atau tidak. Sebab pada akhirnya keputusan apakah program ini bisa dilanjut atau tidak berdasarkan hasil keputusan komite Cipta Kerja.
“Jadi kami sudah diminta oleh DJA untuk mengusulkan indikasi kebutuhan anggaran Prakerja tahun 2025 dan kami sudah berkonsultasi dengan bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) tentang berapa jumlah target yang dilayani tahun depan. Itu kemudian sudah kami post ke Kementerian Keuangan,” terang Denni.
“Tidak bisa saya sampaikan. Nanti biar diputuskan dalam rapat Komite Cipta Kerja,” pungkasnya.
(hns/hns)
Forexbitcoinstock.com
