Jakarta –
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Jepang mendukung rencana pembangunan kereta cepat pertama di Negeri Paman Sam. Rencananya proyek tersebut bakal melibatkan kereta peluru asal Jepang.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden telah bertemu di Washington DC pada rabu, (10/4/2024). Biden disinyalir berupaya menghidupkan kembali rencana membangun proyek kereta yang menghubungkan kota Dallas dan Houston di Texas.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (13/4/2024), proyek ini termasuk di antara beberapa proyek yang disebutkan dalam dokumen khusus yang diterbitkan Gedung Putih. Departemen Perhubungan AS dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang juga menyambut baik rencana tersebut.
“Departemen Perhubungan AS dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang menyambut baik kepemimpinan Amtrak dalam Proyek Kereta Kecepatan Tinggi Texas Central, yang memanfaatkan teknologi Shinkansen,” kata lembar fakta tersebut.
Jika terealisasi proyek tersebut akan menelan anggaran US$ 25 miliar hingga US$ 30 miliar, atau sekitar Rp 402 triliun hingga Rp 483 triliun (kurs Rp 16.100). Meskipun proyek ini kemungkinan menghadapi rintangan, baik di Texas maupun di tingkat Kongres AS.
Rencananya jalur kereta cepat sepanjang 240 mil (380 km) akan dibangun dan dioperasikan oleh Texas Central Partners dan Amtrak. Moda transportasi ini akan memangkas waktu perjalanan Dallas-Houston dari sebelumnya tiga jam menjadi 90 menit.
Kreditur asal Jepang, termasuk Japan Bank for Global Cooperation, siap memberi pinjaman untuk merealisasikan proyek tersebut. Dananya direncanakan akan dipakai membeli kereta peluru Shinkansen dari Central Japan Railway.
Kemajuan proyek ini akan menjadi kemenangan bagi pemerintahan Biden, yang telah mendorong kebijakan ramah iklim dan investasi kereta api. Namun hal ini ditentang oleh beberapa kelompok lokal terkait lahan dan masalah lainnya.
Mega proyek ini kemungkinan juga akan menuai kritik, terutama dari anggota parlemen garis keras Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Mereka yang pernah menyatakan keberatan atas penggunaan dana publik untuk proyek tersebut.
(ily/hns)