Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menggenjot realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Bahlil mengatakan, realisasinya sempat tertunda lantaran para investor menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Oleh karena itu, usai penetapan tersebut pemerintah akan mendorong percepatan implementasinya.
“Realisasinya dalam waktu pasca Pilpres itu belum terimplementasi. Jadi mungkin nunggu MK penetapan KPU (Komisi Pemilihan Umum), baru kami akan mendorong percepatan realisasinya di IKN,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).
Bahlil menjelaskan, pemerintah menghitung realisasi investasi bukan berdasarkan dari komitmen yang disampaikan para investor, melainkan dari langkah pembangunan yang dilakukan. Adapun untuk komitmen sendiri, menurutnya IKN telah mengantongi banyak minat investor.
“Untuk investasi asing yang sudah komitmen memang sudah banyak,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kalkulasi secara lebih rinci terkait dengan realisasi dana investasi asing IKN yang terbaru. Hal ini mengingat pemerintah mulai memperhitungkan realisasi tersebut usai pembangunan dimulai.
“Saya coba cek. Saya coba cek ya karena saya baru pulang (umrah dan cuti). Karena kami menghitung realisasi itu bukan pada saat komitmen tetapi pada saat dia sudah membangun,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, realisasi investasi swasta di IKN telah mencapai Rp forty eight,6 triliun per groundbreaking kelima yang dilaksanakan pada Maret 2024 lalu. Otorita IKN sendiri menargetkan investais pada tahun ini bisa tembus hingga Rp 100 triliun.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono optimistis, goal tersebut bisa tercapai dengan masuknya investor asing ke IKN. Hal ini lantaran investasi-investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KBPU) di IKN punya nilai yang cukup besar.
“Nah ini salah satunya akan mulai ada swasta asing. Jadi mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa ada sampai Rp 100 triliun,” kata Bambang, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
(shc/ara)
