Jakarta –
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai bahwa permintaan untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden & Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hal yang berlebihan.
Sebelumnya, empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah menyampaikan kesaksiannya dalam sidang tersebut. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disinggung dalam sidang dan dikaitkan dengan dugaan cawe-cawe.
“Sudahlah, terlalu lebay. Kalian bilang bahwa bansos tidak ada di anggaran, setelah dijelaskan begitu baru ini,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2024).
Bahlil menilai, Jokowi tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Menurutnya, apa yang telah diterangkan oleh keempat menteri sudah sangat jelas untuk menjawab segala hal yang dituduhkan tim hukum paslon 01 dan paslon 03.
“Apa yang dijelaskan empat menteri itu kan sudah secara terang benderang dan bansos itu kan diberikan bukan hanya saat mau Pilpres, tapi jauh hari sebelumnya,” ujar dia.
“Juga penjelasan dari Pak Menko Airlangga, Ibu Menkeu terhadap struktur alokasi anggaran Rp 400 triliun lebih itu kan bansos yang dimaksudkan tidak hanya bansos PKH atau bagi-bagi beras atau uang tunai, tapi untuk subsidi saja kita sekitar Rp 300 triliun lebih,” sambungnya.
Suasana persidangan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Rifkianto Nugroho
Dari penjelasan yang telah disampaikan keempat menteri itu, menurutnya sudah jelas terlihat bahwa bansos yang mengalami kenaikan tersebut di antaranya adalah kenaikan subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Saat ditanya apakah dalam pertemuannya dengan Jokowi hari ini ada pembahasan terkait hal ini, Bahlil bilang tidak ada. Bahlil mengaku pertemuannya hari ini membahas soal laporan mengenai realisasi investasi di beberapa proyek unggulan.
“Saya kan kebetulan baru pulang cuti, saya umrah. Jadi pas pulang kemarin saya memberikan laporan beberapa investasi,” ujarnya.
Bahlil juga mengatakan Jokowi meminta laporan soal beberapa proyek-proyek yang pernah di-groundbreaking pemerintah. Jokowi bertanya progres proyek-proyek itu dan kapan bisa diresmikan.
“Bapak Presiden menanyakan tentang beberapa proyek yang sudah kita groundbreaking dan kapan peresmiannya. Tadi saya laporkan beberapa proyek yang siap untuk diresmikan,” ungkap Bahlil.
Bahlil menjelaskan beberapa proyek yang siap diresmikan, misalnya pabrik baterai mobil di Karawang, Bekasi yang siap diresmikan bulan depan. Ada juga proyek pabrik kaca di KIT Batang Jawa Tengah yang bisa diresmikan bulan Juni.
Kemudian Bahlil menjabarkan juga ada beberapa proyek baru yang siap diresmikan pembangunan pertamanya atau groundbreaking, misalnya pabrik smelter di Maluku Utara.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Hakim Konstitusi (MK) Arief Hidayat sempat mengungkit soal dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu dalil dalam permohonan pemohon.
Namun demikian, menurutnya kurang elok jika memanggil Jokowi ke sidang sengketa pilpres. Dia mengatakan hal itu dikarenakan Jokowi berstatus sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Nah yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara,” kata Arief dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024) dikutip dari detikNews.
“Nah cawe-cawenya kepala negara ini, mahkamah sebetulnya juga ‘Apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden RI?’ kelihatannya kan kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” sambung Arief.
(shc/ara)
